KENDARI – harianpopuler.com - Sejumlah elemen lembaga sosial kontrol dan masyarakat menyatakan menurunnya kepercayaan publik terhadap pelaksana proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 4 Kendari yang dikerjakan oleh CV Azrita Perkasa. Proyek tersebut sebelumnya telah menjadi sorotan karena diduga mengandung persoalan mutu, kualitas, serta kuantitas pekerjaan.
Pada Senin, 3 Februari 2026, kritik kembali mengemuka dari berbagai kalangan yang menilai pembangunan tahap awal proyek tidak berjalan sesuai harapan. Isu keterlambatan pekerjaan dan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan proyek yang menyangkut fasilitas pendidikan jangka panjang.
Aliansi Pemuda Sultra, Amer, menyampaikan bahwa proyek pembangunan sarana pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam menjaga kualitas infrastruktur bagi generasi mendatang. Menurutnya, bangunan sekolah bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kenyamanan dan keselamatan peserta didik.
Amer menilai, jika proyek tersebut akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelaksana sebelumnya. Ia menyarankan agar pihak terkait mempertimbangkan pergantian kontraktor apabila hasil pemeriksaan menunjukkan ketidaksesuaian standar pekerjaan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk dorongan agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak dikompromikan oleh persoalan teknis maupun administratif.
“Bangunan sekolah memiliki fungsi strategis. Kualitas konstruksi harus benar-benar terjamin karena menyangkut keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Jika sejak tahap awal sudah muncul dugaan masalah mutu, maka wajar publik meminta evaluasi serius,” ujar Amer.
Selain persoalan teknis, keterlambatan penyelesaian proyek juga menjadi perhatian. Masyarakat menilai molornya pekerjaan dapat berdampak pada aktivitas belajar mengajar, terutama jika ruang kelas yang direncanakan belum dapat dimanfaatkan sesuai jadwal. Situasi ini memunculkan desakan agar pemerintah daerah dan instansi terkait lebih transparan dalam menjelaskan progres proyek kepada publik.
Aliansi Pemuda Sultra turut meminta pembentukan tim audit independen guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek fisik bangunan maupun administrasi keuangan proyek. Mereka menilai audit independen penting untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan perencanaan, kontrak kerja, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Desakan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum agar proaktif melakukan pengawasan. Menurut pihak aliansi, jika dalam proses audit ditemukan indikasi kerugian negara atau kerugian masyarakat, maka penanganannya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku secara objektif dan profesional. Mereka menekankan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata mencari kesalahan, melainkan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Hingga saat ini, pihak pelaksana proyek maupun instansi teknis terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai persoalan yang berkembang di masyarakat. Publik berharap ada klarifikasi terbuka agar informasi yang beredar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Pengamat kebijakan social kontrol publik menilai bahwa polemik proyek infrastruktur pendidikan kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu, transparansi, pengawasan teknis, dan partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang.
Kasus proyek RKB SMPN 4 Kendari kini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kualitas pembangunan sektor pendidikan. Masyarakat berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui mekanisme audit yang objektif, sehingga proyek yang dibiayai anggaran publik benar-benar memberikan manfaat optimal bagi dunia pendidikan.
Media ini membuka ruang konfirmasi, klarifikasi.