KONAWE – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung H. Abd. Samad, Jumat (10/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, S.T., serta dihadiri anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, Bupati Konawe diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H.
Turut hadir Sekretaris DPRD Konawe Dr. Sumanti, S.Sos., M.AP., jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konawe menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian kinerja pemerintah daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 12,28 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam pembangunan daerah.
Namun demikian, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan strategis, khususnya terkait peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedi, S.Si.
Pada bidang pemerintahan, DPRD mendorong optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengisian jabatan struktural yang berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas.
Di sektor pembangunan, DPRD menekankan percepatan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan sistem irigasi guna mendukung produktivitas pertanian dan perkebunan.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, DPRD menyoroti pentingnya pemerataan distribusi tenaga medis agar tidak terpusat pada fasilitas tertentu. Adapun di bidang keuangan, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Rekomendasi ini menjadi instruksi kerja sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang lebih nyata,” ujar Dedi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Konawe Yusran Akbar, S.T., melalui Sekda Ferdinand menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan LKPJ yang dinilai mencerminkan fungsi pengawasan legislatif berjalan dengan baik.
“Hasil pembahasan ini menunjukkan peran aktif DPRD dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah,” kata Ferdinand.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi strategis dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Konawe juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi momentum penyampaian jawaban resmi pemerintah daerah atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025. Dalam pidato yang dibacakan Sekda, Bupati Konawe menyampaikan penghargaan atas masukan konstruktif dari DPRD sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif.
Pemerintah daerah, lanjutnya, menerima seluruh rekomendasi DPRD sebagai pedoman evaluasi untuk memperkuat kinerja program dan kebijakan ke depan.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar sinergi antara legislatif dan eksekutif terus terjalin dalam mewujudkan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya fungsi checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memastikan setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.