Harianpopuler.com - Lambuya, 26 Juli 2025 – Aliansi Forum Lintas Komunikasi Masyarakat Lambuya–Puriala menggelar aksi blokade jalan di ruas poros Lambuya–Puriala selama tiga hari terakhir. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan yang telah bertahun-tahun tidak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Lalai Jalankan Kewajiban
Koordinator aksi, Widodo, S.H., menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kondisi jalan yang telah rusak selama lebih dari dua dekade.
“Apa gunanya kami selalu membayar pajak, namun jalan poros Lambuya–Motaha yang telah lebih dari 25 tahun rusak tak kunjung diperbaiki? Ini adalah bentuk kelalaian konstitusional oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,” tegas Widodo di lokasi aksi.
Widodo menambahkan, pemeliharaan dan pengaspalan jalan provinsi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Jika Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangerukka, tidak mampu menjalankan kewajiban konstitusionalnya, maka secara moral dan administratif beliau sepatutnya mengundurkan diri dari jabatannya,” lanjutnya.
Lanjut Baca Lagi Penguatan Literasi
Artikel Terkait
Massa Aksi Blokade Jalan Poros Lambuya–Puriala Naikkan Status Aksi ke Jalan Poros Nasional
Manfaat SDA Dinilai Tidak Merata
Selain masalah jalan, Widodo juga menyoroti ketidakadilan dalam distribusi manfaat sumber daya alam di Sulawesi Tenggara.
“Daerah kita kaya akan sumber daya alam, namun manfaatnya hanya dirasakan segelintir oknum, bukan masyarakat luas,” ujarnya.
Widodo menegaskan, aksi blokade jalan ini akan terus dilakukan jika aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Konsorsium Kecamatan Puriala dan Lambuya tidak ditanggapi secara langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara maupun Ketua DPRD Provinsi.
“Jika tidak ada tanggapan yang serius, penutupan akses jalan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk protes,” tegas Widodo.
Warga lainnya, Andis, turut menyuarakan hal serupa. Ia mendesak pemerintah segera turun tangan memperhatikan kondisi infrastruktur yang dinilai diabaikan selama ini.
“Kami sudah bertahun-tahun merasakan penderitaan karena jalan ini. Debu saat kemarau, lumpur saat hujan, kecelakaan sering terjadi, ekonomi terganggu, tetapi tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, seorang orator aksi, Ibu Sumina, juga menekankan agar pemerintah segera bertindak:
“Kalian dipilih oleh rakyat, bukan dipilih seperti arisan. Jadi, tolong pemerintah daerah segera perbaiki jalan kami sudah banyak warga setempat yang jatuh akibatnya rusaknya jalan ini,” serunya dalam orasi.
Pihak Kepolisian Lakukan Pengamanan
Kapolsek Lambuya, Iptu Wayan Sumanik, S.H., M.M., yang memimpin langsung pengamanan aksi, menyatakan bahwa pihak kepolisian hadir untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga.
“Kami menghormati aspirasi warga selama disampaikan dengan damai. Polisi hadir untuk menjaga keamanan, bukan untuk membungkam suara masyarakat,” jelasnya.
Iptu Wayan menambahkan, pihaknya telah mengundang Camat Lambuya dan pemerintah desa setempat untuk berdialog dengan warga.
Namun, hingga berita ini diturunkan, perwakilan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi sultra belum hadir di lokasi aksi.