KONAWE – harianpopuler.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara, Senin (23/2/2026), guna membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Konawe. Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas penyampaian aspirasi dari Lembaga PB HAM Cabang Konawe terkait sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan.
RDP dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Abd. Ginal Sambari, S.Sos., M.Si, didampingi Wakil Ketua Komisi III Ir. H. Joni Pisi, M.Si, serta anggota Komisi III lainnya yakni Selviana, S.Kep, Wahyu Rahmadi, ST, dan Jemi Safrul Imran, SE. Turut hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Bupati Konawe melalui Asisten III Setda Konawe, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe beserta jajaran, Koordinator Wilayah SPPG (MBG) se-Kabupaten Konawe, serta para pengelola dapur MBG dan ahli gizi.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi III menyampaikan bahwa rapat digelar untuk mengklarifikasi berbagai dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah SPPG di Konawe. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program nasional yang terstruktur dari pusat hingga daerah dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah sebagai sasaran utama.
“Kami menindaklanjuti aspirasi yang masuk terkait dugaan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan. Program ini adalah program strategis untuk peningkatan gizi anak-anak sekolah. Pertemuan ini bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, tetapi untuk menemukan persoalan dan memperbaiki sistem yang ada,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh peserta rapat untuk menyikapi persoalan secara proporsional dan kekeluargaan, terlebih dalam suasana bulan Ramadan, agar solusi yang dihasilkan dapat bersifat konstruktif dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
Perwakilan PB HAM Cabang Konawe dalam forum tersebut menyampaikan bahwa pihaknya membawa aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Mereka menekankan bahwa program MBG merupakan bagian dari agenda nasional yang harus dijalankan secara profesional dan transparan.
Menurut perwakilan organisasi tersebut, sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kualitas dan distribusi makanan, menjadi perhatian publik dan sempat menjadi perbincangan di masyarakat. Oleh karena itu, mereka meminta penjelasan resmi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe terkait mekanisme pengawasan dan standar operasional yang diterapkan.
"Dalam pembahasan, salah satu wilayah yang turut disinggung adalah SPPG di Kecamatan Wonggeduku". Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe bahwa pihaknya berkomitmen menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan.
Wakil Ketua Komisi III, Ir. H. Joni Pisi, M.Si, dalam kesempatan tersebut menyoroti pentingnya peran Dinas Kesehatan dalam memastikan standar mutu program. Ia menilai koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Badan Gizi Nasional (BGN) perlu diperkuat agar tidak terjadi kesenjangan informasi maupun pengawasan.
“Iya juga mengajak stak holder terkait agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPPG serta dapur MBG. Jika terdapat kekurangan di lapangan, tentu akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan ke depan,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan optimal.
“Peran terbesar ada pada Dinas Kesehatan dalam hal pengawasan teknis. Jika ada kendala koordinasi, itu yang perlu kita benahi. Kami dari lembaga legislatif berkepentingan memastikan fungsi pengawasan berjalan baik,” katanya.
Ia juga menyinggung pentingnya kejelasan struktur kelembagaan di daerah, termasuk keberadaan kantor perwakilan BGN atau kantor Koordinator wilayah di tingkat kabupaten, guna mempermudah koordinasi dan respons terhadap persoalan di lapangan.
Sementara itu, Asisten III Setda Konawe memberikan masukan agar pengelolaan dapur MBG dapat lebih terfokus. Ia menyarankan agar satu yayasan atau lembaga tidak mengelola terlalu banyak dapur sekaligus, guna menjaga kualitas dan pengendalian mutu. Ia juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan bahan makanan agar terhindar dari risiko kerusakan atau kontaminasi.
“Pastikan kualitas makanan terjaga. Lakukan pengecekan secara menyeluruh agar tidak ada makanan yang tidak layak konsumsi,” ujarnya.
Sebagai penutup, rapat menyimpulkan beberapa poin penting, antara lain perlunya peningkatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan BGN, penguatan fungsi pengawasan teknis, serta pembenahan aspek standar operasional prosedur (SOP), rasio tenaga kerja, dan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Komisi III DPRD Konawe menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan. Diharapkan, melalui evaluasi bersama dan sinergi antar pemangku kepentingan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Konawe dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai penerima manfaat utama.
(**)