Terkait Dugaan Maraknya Mark-up, KKN. di Tubuh Dinas Pariwisata Kab. Konawe Selatan. Ormas Wonua Sulawesi Tenggara Bakal Laporkan Ke Aparat Penegak Hukum (APH)

Berita Terbaru di MEDSOS

Welcome di www.harianpopuler.com Kontributor Liputan Artikel,Berita,Video kirim CP/HP : 0838 4370 0286.
PT.Marketindo Selaras di Laporkan di Kejati Sultra Oleh KeTum HMI MPO Konawe Selatan (Konsel). Dengan Dugaan Penyerobotan Lahan.., Berlubang,Hancur Dan Rusak Parah Jalan Poros di Desa Awuliti, Desa Meraka Lambuya Kab.Konawe www.harianpopuler.com

Terkait Dugaan Maraknya Mark-up, KKN. di Tubuh Dinas Pariwisata Kab. Konawe Selatan. Ormas Wonua Sulawesi Tenggara Bakal Laporkan Ke Aparat Penegak Hukum (APH)

Rabu, 29 Mei 2024, Mei 29, 2024

 

Sultra,harianpopuler.com - Jaelani Hamdani Ketua Umum Ormas Wonua Sulawesi Tenggara (Watra) bakal demo dan bakal laporkan ke aparat penegak hukum dinas pariwisata konawe selatan. Terkait dugaan maraknya Mark-up, KKN. di tubuh dinas pariwisata konawe selatan.


Jaelani Hamdani saat di temui di warung makan jl.sao - sao kendari rabu 29/05/2024. Mengatakan dalam waktu dekat kami akan lakukan unjuk rasa di dan akan laporkan ke aparat penegak hukum dengan adanya beberapa laporan pegawai dinas Pariwisata konsel yang tidak Ingin di sebutkan namanya. Terkait adanya dugaan indikasi marckup - KKN. di tubuh dinas pariwisata konawe selatan.


"DJaelani hamdani' dalam waktu dekat kami akan lakukan demontrasi dan laporkan ke aparat penegak hukum yakni: 

Meminta,mendesak aparat penegak hukum (APH) agar segera memanggil dan memeriksa kadis pariwisata dan bendahara rutin serta bendahara barang dinas pariwisata konawe selatan".


"Sesuai undang undang Tipikor no.31 tahun 1999 peran serta masyarakat dalam pencegahan, dan  pemberantasan tindak pidana korupsi di wujudkan dalam bentuk mencari,memperoleh memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan Tipikor".



Lanjut ketua Ormas "WATRA" Kami menduga adanya indikasi korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), Biaya perjalan dinas keluar daerah yang di duga mengatas namakan kabid Pariwisata akan tetapi yang di berangkatkan istri kabid Pariwisata Konawe Selatan yang sementara honor dan di duga tidak pernah masuk kantor dan hanya tinggal di rumah tetapi tiap bulan lancar terima gajinya serta Biaya pemeliharaan kendaraan kabid Pariwisata konsel di duga tidak pernah bayar full. Serta uang hotel dengan uang transport peserta pelatihan,uang konsultasi provinsi, uang pemeliharaan kendaraan di duga di mainkan.


"Dan ironisnya Uang belanja makan minum tamu, rapat uang lembur di duga tidak di bayarkan, serta perjalanan fiktif dalam daerah, dan Pemiliharaan tahun 2023,ATK tahun 2023 di duga sama sekali tidak ada".


'Sambungnya' uang pemeliharaan tahun 2024 sudah cair, di duga tetapi tidak semua dibayarkan dan uang lembur kerja tahun 2023. 


Hingga berita ini di tayangkan media masih berupaya untuk melakukan konfirmasi..,ke pihak terkait


Red. 0838 4370 0286

TerPopuler