KONAWE – harianpopuler.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil Reses Masa Sidang II Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (18/2/2026). Forum resmi tersebut menjadi bagian dari mekanisme kelembagaan untuk merangkum aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari berbagai daerah pemilihan.
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Konawe dan dipimpin Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi unsur pimpinan dan dihadiri para anggota dewan. Paripurna ini menjadi tahap lanjutan setelah para legislator turun langsung ke masyarakat melalui agenda reses, yang bertujuan menyerap kebutuhan riil warga.
Dalam laporan yang disampaikan juru bicara fraksi, isu infrastruktur masih menjadi perhatian utama masyarakat. Keluhan terkait kerusakan jalan dan jembatan mendominasi aspirasi yang masuk, khususnya dari wilayah pedesaan. Warga menilai kondisi akses transportasi berpengaruh langsung terhadap distribusi hasil pertanian serta aktivitas ekonomi sehari-hari.
Selain infrastruktur, sektor pertanian menempati posisi penting dalam daftar aspirasi. Masyarakat mendorong peningkatan dukungan pemerintah daerah melalui penyediaan pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta perbaikan jaringan irigasi. Kebutuhan tersebut dinilai krusial untuk menjaga produktivitas pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi sebagian besar warga Konawe.
Aspirasi lain yang turut mencuat mencakup dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, kegiatan keagamaan dan olahraga, serta penyediaan air bersih. Sejumlah anggota dewan juga menyoroti pentingnya pemerataan penerangan jalan umum di beberapa titik permukiman.
Dalam forum tersebut, sejumlah legislator menekankan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan agar tepat sasaran. Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. Abdul Ginal Sambari, menyampaikan bahwa masih ditemukan warga yang belum sepenuhnya tersentuh program pemerintah, terutama di kawasan pedesaan. Ia mendorong organisasi perangkat daerah melakukan pendataan ulang untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata.
Ketua DPRD Konawe menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Ia menyatakan seluruh aspirasi yang telah dihimpun akan dikawal agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah dan dibahas dalam proses penganggaran.
Menurutnya, hasil reses akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar arah pembangunan tetap berbasis kebutuhan lapangan. Sinkronisasi tersebut dianggap penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi program.
Di tengah jalannya rapat, sempat terjadi dinamika ketika sekelompok massa menyampaikan aspirasi di luar gedung DPRD. Pimpinan sidang kemudian meminta perwakilan anggota dewan menemui massa untuk membuka dialog. Proses komunikasi berlangsung secara terbuka dan kondusif, sebelum rapat paripurna dilanjutkan kembali hingga selesai.
Peristiwa tersebut mencerminkan dinamika demokrasi di daerah, di mana penyampaian aspirasi berlangsung baik melalui forum resmi maupun aksi langsung masyarakat. DPRD menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Paripurna laporan reses ini sekaligus menegaskan peran DPRD dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Melalui rangkaian proses tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Konawe dapat berjalan lebih merata, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum ini juga menjadi pengingat bahwa aspirasi warga yang dihimpun dari tingkat desa tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan daerah. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan tetap terjaga dalam kerangka partisipasi publik yang konstruktif.