KENDARI - harianpopuler.com - Seorang orang tua siswa di Kota Kendari menyampaikan keluhan terkait proses administrasi pendidikan yang dialami anaknya di salah satu lembaga pendidikan berbasis pesantren. Ia berharap ada ruang komunikasi terbuka antara pihak sekolah dan orang tua demi kepentingan terbaik bagi siswa.
Muhammad Al Imran, orang tua dari seorang siswa tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pondok Pesantren Ummusshabri mengaku kecewa setelah anaknya tidak lagi mengikuti kegiatan belajar sejak Desember 2025. Menurutnya, situasi tersebut terjadi setelah adanya persoalan kehadiran yang sempat menjadi perhatian pihak sekolah.
Al Imran menjelaskan bahwa anaknya telah menempuh pendidikan di lingkungan sekolah tersebut sejak taman kanak-kanak hingga kelas V MI. Selama beberapa tahun pertama, ia menilai proses pendidikan berjalan baik dan komunikasi dengan tenaga pendidik relatif lancar.
“Sejak awal kami memilih sekolah berbasis agama karena ingin memberikan fondasi pendidikan yang kuat. Selama beberapa tahun semuanya berjalan normal,” ujarnya saat ditemui, Jumat (12/2).
Ia menuturkan bahwa persoalan mulai muncul pada semester pertama kelas V, ketika pihak sekolah menyoroti tingkat kehadiran anaknya. Saat itu, keluarga Al Imran sedang menghadapi kondisi darurat karena orang tua mereka menjalani perawatan medis, sehingga antar-jemput sekolah sempat terganggu.
Menurutnya, penjelasan terkait kondisi keluarga telah disampaikan kepada pihak sekolah. Setelah itu, keluarga berupaya mencari solusi dengan menyiapkan layanan antar-jemput agar kehadiran anak tetap terjaga.
Namun, setelah ujian semester berlangsung, anaknya disebut diminta pulang pada hari pertama masuk sekolah berikutnya dan diminta agar orang tua datang ke sekolah. Tidak lama kemudian, ia menerima pesan singkat dari wali kelas yang menyampaikan bahwa anak tersebut dikembalikan kepada orang tua.
Al Imran mengaku telah berupaya menjadwalkan pertemuan dengan pihak sekolah untuk meminta penjelasan resmi. Beberapa agenda pertemuan disebut sempat direncanakan, namun tertunda karena kondisi darurat keluarga yang kembali terjadi. Ia menyatakan telah menyampaikan alasan penundaan disertai bukti kondisi medis anggota keluarga.
“Sejak itu tidak ada lagi jadwal lanjutan. Anak saya akhirnya tidak bersekolah sampai sekarang,” katanya.
Ia menilai seharusnya ada forum klarifikasi resmi yang melibatkan orang tua sebelum keputusan penting diambil. Menurutnya, komunikasi yang lebih intens dapat membantu menemukan solusi yang lebih baik bagi perkembangan pendidikan anak.
Selain dampak administratif, Al Imran juga menyoroti kondisi psikologis anaknya yang disebut mengalami tekanan emosional akibat berhenti sekolah secara tiba-tiba. Ia berharap lembaga pendidikan mana pun dapat lebih memperhatikan aspek mental siswa dalam setiap kebijakan.
“Anak-anak di usia sekolah dasar masih membutuhkan bimbingan. Keputusan apa pun sebaiknya mempertimbangkan kondisi psikologis mereka,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa keluhan ini disampaikan bukan semata-mata untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk harapan agar ke depan terdapat mekanisme komunikasi yang lebih transparan antara sekolah dan wali murid.
Al Imran juga berharap kejadian serupa tidak dialami siswa lain. Ia mendorong adanya dialog terbuka agar semua pihak dapat mencari solusi yang mengedepankan kepentingan pendidikan anak.
Sementara itu, hingga laporan ini ditulis, pihak sekolah yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi. Media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dari pihak terkait. Hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang efektif antara lembaga pendidikan dan orang tua. Para pemerhati pendidikan menilai kolaborasi yang sehat antara kedua pihak merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh.
