Dugaan KKN dan Kejanggalan di Pemerintahan Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalamoare

Berita Terbaru di MEDSOS

Welcome di www.harianpopuler.com Kontributor Liputan Artikel,Berita,Video kirim CP/HP : 0838 4370 0286.
PT.Marketindo Selaras di Laporkan di Kejati Sultra Oleh KeTum HMI MPO Konawe Selatan (Konsel). Dengan Dugaan Penyerobotan Lahan.., Berlubang,Hancur Dan Rusak Parah Jalan Poros di Desa Awuliti, Desa Meraka Lambuya Kab.Konawe. KPK Resmi Menahan Bupati Kolaka Timur (Abdul Azis). Terkait Dugaan Suap Proyek RSUD, Beserta 4 Lainnya www.harianpopuler.com

Dugaan KKN dan Kejanggalan di Pemerintahan Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalamoare

Minggu, 17 Agustus 2025, Agustus 17, 2025

Ketgam Ilustrasi
Dugaan KKN dan Kejanggalan di Pemerintahan Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalamoare

Harianpopuler.com - Konawe - Pemerintahan Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalamoare, Kabupaten Konawe, diduga sarat praktik KKN - nepotisme dan sejumlah kejanggalan dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini terungkap dari keluhan warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui media. Minggu, 17 Agustus 2025.


Menurut keterangan warga, hampir seluruh perangkat desa yang menjabat saat ini masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa. Posisi penting seperti sekretaris desa hingga bendahara, disebutkan diisi oleh kerabat dekat, termasuk adik dan keponakan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya nepotisme yang tidak sejalan dengan semangat profesionalisme dalam pemerintahan desa.


Selain itu, warga juga menyoroti tidak adanya papan struktur organisasi perangkat desa dan profil DD yang seharusnya terpampang di kantor desa sebagai bentuk transparansi. “Profil perangkat desa tidak ada di kantor, tetapi struktur organisasi yang mestinya dipajang tidak tersedia. Ini menimbulkan pertanyaan besar,” ungkap salah seorang warga.


Musyawarah Desa (Musdes), yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, disebutkan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurut pengakuan warga, hanya perangkat desa yang dilibatkan, sementara masyarakat tidak pernah diundang untuk menyampaikan aspirasi.


Lebih jauh, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pun dipertanyakan. Warga menyebut, BUMDes yang tercatat dalam administrasi terkesan fiktif. “Setiap kali ditanya, warga bilang BUMDes tidak ada dan dananya justru dikembalikan entah ke mana,” tegasnya.


Sementara itu, pembangunan kesejahteraan masyarakat desa yang seharusnya menjadi prioritas, disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bantuan yang datang pun, menurut warga, tidak sepenuhnya disalurkan dengan benar. “Yang dicatat berbeda dengan yang dibagikan. Pembangunan juga hampir tidak terlihat hasilnya,” jelas sumber tersebut.


Dugaan lemahnya pengawasan juga disorot dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga yang semestinya menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa itu dinilai tidak menjalankan fungsinya secara optimal.


Saat ini, Desa Pusawajaya tercatat memiliki lebih dari 300 jiwa penduduk. Dengan potensi tersebut, masyarakat berharap pemerintah desa dapat menjalankan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap partisipasi warga demi pembangunan yang berkeadilan.


Masyarakat berharap agar pihak yang berwenang lakukan investigasi mendalam di desa pusawajaya kec. Anggalamoare. Kab. Konawe. Harapnya 

*

TerPopuler