Harianpopuler.com - Konawe, 4 Oktober 2025 - Polemik keterlambatan dan dugaan pemotongan gaji aparat Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, semakin menuai sorotan. Sejumlah aparat desa mengeluhkan belum menerima gaji mereka, sementara sebagian kecil lainnya sudah menerima namun disertai pemotongan yang dinilai tidak wajar.
Dari keterangan yang dihimpun media ini, hanya tiga orang aparat desa yang menerima gaji, sedangkan sisanya belum memperoleh haknya. Ironisnya, bagi yang telah menerima gaji pun, terdapat potongan sekitar Rp1 juta dengan dalih “biaya transportasi,” yang menurut para aparat tidak masuk akal.
“Dari semua aparat, baru tiga orang yang dibayar. Itupun dipotong sekitar satu juta rupiah. Katanya untuk biaya transportasi, padahal tidak pernah dijelaskan secara resmi. Ini jelas tidak wajar dan merugikan kami,” ungkap salah seorang aparat yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Sabtu (4/10/2025).
Lanjut Baca Lagi Penguatan Literasi
Artikel Berita TERKAIT 👇
Dugaan KKN dan Kejanggalan di Pemerintahan Desa Pusawajaya, Kecamatan Anggalamoare
Lebih mengejutkan lagi, dugaan pemotongan gaji ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa aparat menyebut bahwa pada bulan-bulan sebelumnya pun gaji mereka kerap dipotong tanpa penjelasan yang transparan.
“Bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah pernah dipotong. Kami sudah diam karena berharap akan ada perbaikan, tapi ternyata terus berulang. Ini sudah keterlaluan,” keluh aparat lainnya.
Diketahui, dari sepuluh desa di wilayah Kecamatan Anggalomoare, hanya Desa Pusawajaya yang mengalami keterlambatan dan dugaan pemotongan gaji aparat desa. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa anggaran gaji tersebut sebenarnya telah dicairkan sejak beberapa waktu lalu.
Selain persoalan gaji, para aparat juga menyoroti peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya. Mereka menilai BPD seharusnya mampu mengawal transparansi keuangan desa dan melindungi hak-hak aparat.
“Fungsi pengawasan BPD seolah tidak jalan. Mereka tahu masalah ini, tapi tidak ada tindakan. Padahal sudah jelas merugikan aparat dan bisa memicu konflik di masyarakat,” ujar salah satu warga yang turut prihatin.
Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan warga dan aparat desa. Mereka mendesak pemerintah kecamatan, Inspektorat Kabupaten Konawe, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk turun tangan dan memeriksa dugaan penyalahgunaan dana di Desa Pusawajaya.
“Kalau tidak segera ditindak, kami akan melakukan demonstrasi. Kami juga siap melapor ke aparat penegak hukum, seperti yang pernah terjadi di Desa Lalonona akibat kepala desa yang tidak becus,” tegasnya menutup percakapan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah Desa Pusawajaya maupun BPD belum memberikan keterangan resmi terkait persoalan tersebut. Warga berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah tegas demi menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.
*