Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 14 Juli 2025
harianpopuler.com - Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP., mengingatkan Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), agar lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan-persoalan utama yang dihadapi masyarakat, daripada berfokus pada proyek jembatan penghubung Pulau Muna dan Pulau Buton yang dinilai kurang strategis dalam konteks demografi dan ekonomi makro wilayah.
“Pembangunan Jembatan Muna–Buton hanya akan menghubungkan dua pulau, bukan menyatukan kawasan kepulauan dan daratan utama Sultra. Proyek ini juga tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR–Hugua pada Pilkada 2024 lalu,” ujar Endang.
Ia menekankan bahwa saat ini masyarakat Sultra dihadapkan pada berbagai tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari pemerintah provinsi, di antaranya:
Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah,
Ketimpangan struktur APBD akibat dominasi belanja rutin,
Buruknya tata kelola sumber daya alam,
Lemahnya reformasi birokrasi,
Rendahnya kualitas layanan kesehatan dan pendidikan,
Masih tingginya wilayah blank spot digital,
Anjloknya harga komoditas lokal seperti nilam.
“Sudah lebih dari 100 hari pemerintahan ASR–Hugua berjalan, namun belum terlihat arah pembangunan yang jelas. Aktivitas masih berkutat pada rutinitas birokrasi dan seremoni, tanpa inovasi atau terobosan strategis. Pemerintah seperti kapal yang berlayar tanpa kompas,” ungkap Endang.
Ia juga menyoroti lemahnya realisasi visi-misi pasangan ASR–Hugua, salah satunya program Pemberian Seragam Gratis (Penggaris) bagi siswa. Hingga memasuki tahun ajaran baru, belum ada kabar pembagian seragam gratis, sementara para orang tua justru mengeluhkan mahalnya biaya seragam yang diperjualbelikan di sekolah.
Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dinilai lemah. Endang mencontohkan pengoperasian Bandara Sugimanuru di Muna Barat dan Bandara Matahora di Wakatobi yang berjalan tanpa dukungan penuh dari pemerintah provinsi. Padahal kedua bandara ini merupakan pintu gerbang utama konektivitas wilayah yang semestinya mendapat perhatian khusus dari Gubernur.
Ia juga mempertanyakan ketidakhadiran roadmap atau strategi jangka panjang Pemerintah Provinsi dalam menangani bencana banjir di Kota Kendari. Sebagai ibu kota provinsi, Kendari seharusnya menjadi prioritas pembangunan lintas sektor, namun hingga kini belum terlihat upaya sistematis dari pemerintah provinsi untuk mengatasi persoalan tahunan tersebut.
Di sektor sumber daya alam, Endang menilai Pemprov belum memiliki cetak biru yang jelas dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekstraktif, maupun dalam mendorong hilirisasi industri secara terarah. Program hilirisasi di Sultra disebutnya berjalan auto-pilot, tanpa kendali atau posisi strategis dari pemerintah daerah.
“Bahkan ketika menyampaikan keluhan mengenai rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) dalam forum resmi dengan DPR RI, tidak ada langkah lanjut konkret dari ASR. Padahal, ketimpangan DBH menjadi salah satu sumber ketidakadilan pengelolaan SDA di daerah ini,” tambahnya.
Penegasan
Endang menutup pernyataannya dengan imbauan tegas kepada Gubernur ASR:
“Kami meminta Gubernur Sultra fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan permasalahan rakyat Sultra secara konkret. Hindari langkah pencitraan yang tidak berdampak nyata. Fokuslah pada penajaman serta implementasi visi-misi yang telah dijanjikan saat kampanye Pilkada.”
DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua,
Dr. Muh. Endang SA, S.Sos., S.H., M.AP.