KONAWE, - harianpopuler.com – Rencana operasional pengangkutan (hauling) bijih nikel oleh PT Citra Arya Sentosa Hutama (CASH) di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe, mendapat sorotan dari Insan Pemuda dan Aktivis Sulawesi Tenggara (Sultra). Perusahaan dinilai belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap penyelesaian pengaspalan jalan poros Lambuya–Motaha yang akan menjadi jalur aktivitas angkutan tambang. Senin, 29/6/2026
Koordinator Lapangan Insan Pemuda dan Aktivis Sultra, Abdi Setyawan, menilai perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada kelancaran operasional, tetapi juga turut bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur yang akan digunakan.
Menurut Abdi, sebagian ruas Lambuya–Motaha telah diaspal melalui kontribusi PT MCM. Namun, pekerjaan tersebut belum sepenuhnya selesai. Karena PT CASH juga akan memanfaatkan jalur yang sama untuk aktivitas hauling, perusahaan dinilai perlu berpartisipasi dalam menuntaskan sisa pengaspalan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan, jalan poros Lambuya–Motaha merupakan akses strategis yang menghubungkan Kabupaten Konawe dengan Kabupaten Konawe Selatan. Jalur tersebut menjadi penghubung utama mobilitas warga sekaligus menunjang aktivitas perekonomian di kedua wilayah.
Abdi mengingatkan, apabila kendaraan angkut hasil tambang mulai beroperasi sebelum pengaspalan rampung, risiko kerusakan jalan akan semakin besar. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat dan memperburuk konektivitas antarwilayah.
Selain itu, ia menyoroti aspek regulasi terkait penggunaan jalan umum. Menurutnya, perusahaan yang memanfaatkan fasilitas publik untuk kegiatan pertambangan memiliki tanggung jawab menjaga, merawat, serta mendukung perbaikan infrastruktur yang digunakan.
Ia juga menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dari PT CASH dalam mendukung penyelesaian jalan maupun melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat yang terdampak.
Atas dasar itu, Insan Pemuda dan Aktivis Sultra meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra mengambil langkah tegas dengan memastikan aktivitas hauling belum dijalankan sebelum terdapat kepastian mengenai komitmen penyelesaian pengaspalan ruas Lambuya–Motaha.
Abdi menambahkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan memicu keresahan di tengah masyarakat karena aktivitas pertambangan dinilai berpotensi memengaruhi akses transportasi serta kehidupan warga di sekitar jalur tersebut.