KENDARI, - Harianpopuler.com – Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Halu Oleo (UHO), Uman, mendesak Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sultra, Hamim Imbu.
Desakan tersebut menyusul viralnya video yang memperlihatkan keributan hingga kontak fisik antara Hamim Imbu dan salah seorang anggota Satpol PP bernama Akbar di lingkungan Kantor Satpol PP Sultra pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Uman, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut etika, profesionalitas, serta citra institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
“Kami mendesak Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kasatpol PP Sultra. Jika dalam pemeriksaan terbukti terjadi tindakan kekerasan atau pelanggaran etik, kami meminta Gubernur tidak ragu mencopot yang bersangkutan dari jabatannya,” tegasnya.
Ia menilai Kasatpol PP seharusnya menjadi teladan dalam menjaga disiplin, ketertiban, pengendalian emosi, serta menyelesaikan persoalan secara profesional.
“Bagaimana mungkin institusi yang bertugas menegakkan ketertiban justru mempertontonkan konflik fisik di internalnya? Ini menyangkut marwah institusi pemerintah daerah dan kepercayaan publik,” ujarnya.
Uman juga meminta Pemprov Sultra tidak melihat persoalan tersebut semata-mata sebagai konflik pribadi antara atasan dan bawahan. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan meminta keterangan dari kedua pihak serta saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian.
Hal itu dinilai penting karena terdapat perbedaan keterangan mengenai kronologi kejadian. Hamim Imbu menyatakan dirinya terlebih dahulu mendapat tindakan fisik dari Akbar. Sementara Akbar mengaku mengalami intimidasi dan pemukulan.
“Kami tidak ingin menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah sebelum ada pemeriksaan objektif. Justru karena ada dua versi, Gubernur harus segera memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan dan tidak tebang pilih,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua DPM FKIP UHO meminta Gubernur Sultra mengevaluasi kepemimpinan Hamim Imbu secara menyeluruh, termasuk pola pembinaan terhadap anggota Satpol PP serta mekanisme penyelesaian persoalan internal di lingkungan organisasi tersebut.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum bagi Pemprov Sultra untuk memastikan seluruh pejabat daerah menjalankan tugas berdasarkan etika pemerintahan, profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak setiap aparatur.
“Kami meminta Gubernur Andi Sumangerukka menunjukkan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berat, maka pencopotan dari jabatan layak dipertimbangkan demi menjaga marwah Pemprov Sultra dan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
DPM FKIP UHO, lanjut Uman, akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong Pemprov Sultra memberikan penjelasan kepada publik mengenai hasil pemeriksaan serta langkah yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami mempertanyakan standar etika seorang pejabat publik. Jabatan adalah amanah. Ketika amanah tersebut diduga disertai tindakan yang bertentangan dengan etika dan profesionalitas, maka evaluasi harus dilakukan secara tegas,” tutupnya.