Konawe - harianpopuler.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe, Rabu (29/4/2026), di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi para ketua komisi, anggota DPRD, serta dihadiri pimpinan OPD, kepala badan, dan stakeholder terkait. Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Pelaksanaan RDP tersebut merujuk pada surat undangan resmi DPRD Konawe Nomor 400.14.6/180/DPRD-KNW/IV/2026 tertanggal 27 April 2026. Forum ini digelar sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja komisi bersama mitra OPD.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti belum adanya penunjukan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di sejumlah OPD. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya pada awal triwulan kedua tahun anggaran berjalan.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa pihaknya meminta kejelasan dari masing-masing OPD terkait kondisi tersebut. DPRD, kata dia, ingin memastikan apakah persoalan yang disampaikan benar terjadi secara menyeluruh atau hanya pada OPD tertentu.
“Kami meminta penjelasan secara terbuka, OPD mana saja yang belum menetapkan SK PPTK, agar bisa segera dicarikan solusi. Jika terkait regulasi, semestinya tidak menjadi kendala karena mekanisme penunjukan sudah jelas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya efektivitas penggunaan anggaran serta percepatan realisasi program. Menurutnya, jangan sampai anggaran hanya digunakan sebatas memenuhi kewajiban administratif tanpa memberikan dampak nyata.
“Kalau hanya untuk menggugurkan kewajiban, tentu tidak ada manfaatnya. Kita ingin anggaran benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD mengingatkan pentingnya efisiensi dan optimalisasi kinerja perangkat daerah, sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
Sejumlah perwakilan OPD dalam forum tersebut turut menyampaikan penjelasan serta langkah-langkah yang tengah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala administratif tersebut, termasuk percepatan penerbitan SK PPTK.
Menutup rapat, Ketua DPRD menekankan perlunya langkah konkret dari seluruh OPD dalam menyelesaikan persoalan tersebut, mengingat triwulan pertama tahun anggaran telah terlewati.
“Januari, Februari, dan Maret sudah berjalan. Kami ingin kejelasan langkah penyelesaiannya agar pelaksanaan program tidak terus tertunda,” tegasnya.
DPRD Konawe berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat terus diperkuat, guna memastikan program pembangunan berjalan optimal serta selaras dengan visi pembangunan daerah