Konawe - harianpopuler.com - Dugaan praktik penyelewengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Konawe kian mencuat ke permukaan. Sejumlah indikasi awal mengarah pada keterlibatan oknum aparat desa dan kelurahan yang diduga tidak menjalankan tugas sesuai prosedur dalam pengelolaan dan penyetoran pajak. Senin, 27/4/2026
Temuan sementara menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pembayaran yang telah dilakukan wajib pajak dengan pencatatan administrasi. Salah satu kasus yang mencuat melibatkan seorang warga sekaligus pengacara, Ruslan Rahman, yang menemukan perbedaan antara bukti pembayaran dengan data yang tercatat.
Lebih mengkhawatirkan, sejumlah dana PBB yang seharusnya disetorkan ke kas daerah dilaporkan belum masuk hingga kurun waktu mencapai lima tahun.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kelalaian serius, bahkan potensi penyalahgunaan kewenangan di tingkat aparat desa dan kelurahan dalam proses pemungutan pajak.
Jika terbukti, hal tersebut tidak hanya berpotensi merugikan keuangan daerah, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintahan di tingkat lokal.
Masyarakat pun mendesak agar dilakukan audit menyeluruh serta investigasi independen guna mengungkap fakta yang sebenarnya. Bupati Konawe diharapkan segera mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi terhadap aparat terkait serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya. Tidak menutup kemungkinan terdapat masyarakat lain yang mengalami hal serupa namun belum terungkap. Oleh karena itu, persoalan ini diharapkan menjadi atensi serius pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar dilakukan penelusuran secara menyeluruh demi mencegah kerugian yang lebih luas.