Kendari – harianpopuler.com - Kinerja Koordinator Wilayah (Korwil) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wakatobi menuai sorotan. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Sulawesi Tenggara menilai terdapat dugaan ketidakprofesionalan dalam pengawasan kelayakan dapur unit MBG.
Sorotan tersebut mencuat setelah adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap sejumlah unit MBG. Salah satunya di wilayah Watumolombu yang tetap beroperasi meski kondisi dapurnya dinilai tidak layak. Sementara itu, beberapa unit MBG lainnya sebelumnya justru ditutup dengan alasan yang dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
Temuan ini turut diperkuat saat kunjungan Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sulawesi Tenggara ke Wanci pada Kamis (23/04/2026). Dalam pengecekan tersebut, ditemukan salah satu dapur di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan masih beroperasi meskipun fasilitasnya dinilai memprihatinkan dan diduga tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis).
Ketua Investigasi DPD JPKPN Sultra, Ali, menegaskan bahwa standar fasilitas dalam program MBG tidak dapat ditawar karena berkaitan langsung dengan higienitas dan kesehatan anak sebagai penerima manfaat.
“Kami mendesak BGN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera menghentikan operasional dapur yang masih menggunakan dinding tripleks. Sesuai Juknis, bangunan dapur harus steril dan menggunakan material permanen seperti beton, bukan bahan yang mudah terkontaminasi,” ujar Ali di Kendari, Minggu (26/04/2026).
Selain itu, pihaknya juga meminta BGN Sultra segera memberikan teguran keras serta melakukan penghentian sementara terhadap operasional MBG di Watumolombu guna perbaikan fasilitas sesuai standar.
Tak hanya persoalan infrastruktur, JPKPN Sultra juga menyoroti dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengawasan. Korwil MBG Wakatobi dinilai tidak konsisten dalam menindak pelanggaran, sehingga memunculkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap unit tertentu.
“Jika ada pelanggaran, harusnya ditindak secara adil. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ini menimbulkan pertanyaan publik terkait profesionalitas pengawasan,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, JPKPN Sultra berencana melayangkan surat aduan resmi kepada BGN Provinsi Sulawesi Tenggara dengan tembusan ke BGN pusat.
Mereka juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Korwil MBG Wakatobi. Apabila terbukti terdapat pelanggaran atau unsur kesengajaan dalam menjalankan tugas, JPKPN meminta agar yang bersangkutan diberhentikan atau mengundurkan diri demi menjaga integritas program nasional tersebut.