DPRD Konawe Dorong Sinergi Atasi Klaim BPJS, Keselamatan Pasien Jadi Prioritas Utama
Unaaha, - harianpopuler.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan persoalan klaim layanan kesehatan antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Gedung Gusli Topan Sabara, Unaaha. Kamis, 30/4/2026
RDP tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap adanya penolakan dan penundaan (pending) klaim Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit oleh BPJS Kesehatan kab.Konawe. Persoalan ini dinilai krusial karena berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat serta keberlangsungan operasional fasilitas kesehatan di daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Komisi III DPRD, Asisten III Setda, Dinas Kesehatan, manajemen rumah sakit, BPJS Kesehatan, serta kepala puskesmas se-Kabupaten Konawe.
Dalam arahannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan. Ia mengingatkan agar tidak ada pasien yang dipulangkan sebelum benar-benar sembuh hanya karena persoalan administratif atau pembiayaan.
“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai persoalan klaim menghambat pelayanan. Pasien harus tetap ditangani sampai sembuh, itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
DPRD juga meminta pihak rumah sakit memberikan penjelasan terbuka terkait persoalan klaim yang ditolak atau tertunda, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Dalam forum tersebut, perwakilan rumah sakit menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, di antaranya klaim yang ditolak dengan alasan administratif, termasuk ketidakhadiran dokter anestesi saat tindakan operasi, meskipun telah dilakukan pendelegasian internal kepada tenaga penata anestesi. Selain itu, terdapat kasus perubahan skema klaim dari rawat inap menjadi rawat jalan, serta permintaan kelengkapan dokumen yang dinilai memberatkan.
Pihak rumah sakit juga mengungkapkan bahwa penundaan klaim berdampak signifikan terhadap keuangan operasional, termasuk pembayaran obat-obatan dan insentif tenaga medis. Dalam satu bulan, jumlah pasien operasi bisa mencapai puluhan kasus, dengan nilai klaim yang cukup besar, sehingga keterlambatan pembayaran berpotensi mengganggu layanan.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Konawe, H. Joni Pisi, menilai persoalan ini tidak bisa dilihat secara parsial. Ia menekankan bahwa tiga unsur utama dalam sistem jaminan kesehatan, BPJS sebagai penjamin, Dinas Kesehatan sebagai regulator, dan rumah sakit sebagai pelaksana layanan, harus berjalan selaras.
“Ini bukan soal siapa yang salah, tapi bagaimana sistem ini bekerja dengan baik. Kalau ada kendala administrasi, harus ada pembinaan dan komunikasi yang jelas. Jangan sampai pelayanan ke masyarakat yang dikorbankan,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa status klaim yang masih “pending” membuka peluang untuk penyelesaian, sehingga diperlukan komunikasi dan mekanisme sanggah yang optimal agar klaim dapat direalisasikan.
DPRD melihat adanya indikasi miskomunikasi antar lembaga, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan transparansi dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP). Selain itu, DPRD mendorong agar tidak ada perbedaan tafsir dalam penerapan regulasi yang dapat merugikan pelayanan kesehatan.
Menutup RDP, pimpinan rapat kembali menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang baik, solid antar lembaga. Setiap kendala diharapkan dapat disampaikan secara terbuka agar solusi dapat dirumuskan bersama.
RDP ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan klaim BPJS di Konawe, dengan menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal tanpa hambatan administratif maupun pembiayaan.