Kendari – harianpopuler.com - Sebuah video yang menampilkan dugaan aksi pencurian di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) viral di media sosial. Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Senin, 19 Januari 2026, dan melibatkan seorang oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam video yang beredar, oknum tersebut diduga mengambil sebuah dompet milik orang lain.
Rekaman yang disebut berasal dari kamera pengawas (CCTV) itu menyebar luas di berbagai platform media sosial dan grup percakapan daring. Video tersebut memicu perhatian publik karena lokasi kejadian berada di kawasan perkantoran pemerintahan yang seharusnya menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme aparatur negara.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berada di dalam ruangan kantor. Pada momen tertentu, pria tersebut tampak mendekati sebuah meja dan mengambil benda yang diduga berupa dompet. Aksi tersebut berlangsung singkat sebelum yang bersangkutan meninggalkan lokasi.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang yang menyatakan secara pasti identitas pelaku maupun status hukum kasus tersebut. Informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses klarifikasi dan penyelidikan resmi.
Pihak Pemprov Sultra disebut telah mengetahui beredarnya video tersebut dan tengah melakukan penelusuran internal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga kondusivitas lingkungan kerja di lingkup pemerintahan provinsi. Penelusuran internal biasanya meliputi pemeriksaan rekaman CCTV secara menyeluruh, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, serta pencocokan waktu dan lokasi kejadian.
Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk menangani perkara ini apabila ada laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, setiap dugaan tindak pidana harus diproses berdasarkan alat bukti yang sah dan prinsip praduga tak bersalah.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk PPPK, untuk menjaga sikap dan perilaku di lingkungan kerja. Integritas dan kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Setiap tindakan yang berpotensi melanggar hukum maupun etika dapat berdampak luas, tidak hanya pada individu, tetapi juga terhadap citra institusi.
Masyarakat juga diimbau untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Penyebaran video atau narasi yang belum diverifikasi kebenarannya dapat menimbulkan persepsi keliru dan merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, publik diharapkan menunggu hasil klarifikasi resmi dari instansi terkait atau aparat penegak hukum.
Sementara itu, pakar hukum mengingatkan bahwa rekaman CCTV dapat menjadi salah satu alat bukti, namun tidak berdiri sendiri. Dalam proses hukum, rekaman tersebut harus dikaji bersama bukti lain, seperti keterangan saksi dan pengakuan pihak terkait. Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan tertulis resmi dari Pemprov Sultra maupun kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus dugaan pencurian tersebut. Media ini akan terus memantau dan menyampaikan informasi terbaru kepada publik secara berimbang dan sesuai prinsip jurnalistik.
Kasus ini diharapkan dapat diselesaikan secara transparan dan profesional. Selain itu, peristiwa ini menjadi momentum evaluasi internal bagi instansi pemerintahan untuk memperkuat pengawasan serta menegakkan disiplin di lingkungan kerja, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Sulawesi Tenggara.