KONAWE SELATAN – harianpopuler.com - Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kembali menjadi perhatian publik. Proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tersebut menelan anggaran sekitar Rp2,8 miliar dan dikerjakan dalam dua tahap sejak Tahun Anggaran 2024 hingga 2025.
Sorotan muncul karena hingga memasuki tahun 2026, fasilitas SPAM tersebut dilaporkan belum beroperasi secara optimal dan belum memberikan manfaat nyata bagi pelayanan air bersih di kawasan perkantoran.
Berdasarkan data yang dihimpun, proyek Tahap I dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dengan nilai sekitar Rp1,8 miliar. Pekerjaan tersebut dinyatakan selesai pada akhir 2024. Namun, dokumentasi lapangan sepanjang tahun 2025 menunjukkan belum adanya aktivitas pemanfaatan SPAM, dengan kondisi fasilitas yang belum berfungsi.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Konawe Selatan, Sapriadi, dalam keterangannya menjelaskan bahwa kendala utama pada Tahap I terletak pada perencanaan daya listrik. Menurutnya, daya awal sebesar 6.600 watt tidak mencukupi untuk mengoperasikan mesin, sehingga diperlukan penambahan daya menjadi 16.500 watt pada Tahap II.
“Secara teknis pekerjaan sudah selesai, hanya daya listrik awal tidak mencukupi sehingga dilakukan penyesuaian pada tahap berikutnya,” ujarnya.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa hingga pelaksanaan Tahap II pada Tahun Anggaran 2025, SPAM belum dimanfaatkan. Hal ini diperkuat dengan dilaksanakannya uji fisik dan uji fungsi SPAM oleh Plt Kepala Dinas PUTR Konawe Selatan, Mutakhir Hidayat, pada Selasa (20/1/2026).
Uji fungsi tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas air sebelum fasilitas dioperasikan. Dalam kegiatan ini, Dinas PUTR melibatkan tim Laboratorium PDAM Kota Kendari guna memastikan standar kesehatan air terpenuhi.
Pelaksanaan uji fungsi di awal 2026 tersebut menimbulkan penilaian bahwa sejak Tahap I selesai pada akhir 2024 hingga Tahun 2025, fasilitas SPAM belum pernah benar-benar beroperasi. Dengan demikian, output Tahap I dinilai masih bergantung pada penyelesaian Tahap II.
Diketahui, proyek SPAM ini dikerjakan dalam dua tahap dengan pelaksana Plt Kepala Dinas PUTR yang sama. Tahap I Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan PPK Irwan Khalip dan Sapriadi. Sementara Tahap II Tahun Anggaran 2025 dikerjakan secara swakelola dengan PPK Herman dan anggaran sekitar Rp1 miliar.
Hingga kini, manfaat proyek tersebut bagi pelayanan air bersih di kawasan perkantoran belum dirasakan secara nyata. Kondisi ini mendorong Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Konawe Selatan untuk menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Wakil Ketua DPC PPWI Konawe Selatan, Chandra Saputra, menilai proyek tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar pengelolaan keuangan negara tetap sesuai prinsip efektivitas dan kemanfaatan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih belum memberikan keterangan resmi. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab untuk pemberitaan selanjutnya.