KONAWE - harianpopuler.com - Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Konawe menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPRD Konawe, Kamis (20/8/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan DPRD Konawe, pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, pengelola SPBU serta sejumlah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi distribusi BBM bersubsidi.
Dalam pembahasan, persoalan antrean menjadi salah satu isu utama. Aktivitas pembelian BBM menggunakan sepeda motor jenis Thunder serta pengisian berulang juga turut mendapat perhatian.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menyampaikan bahwa pengguna sepeda motor Thunder tetap mempunyai hak memperoleh BBM bersubsidi. Namun, menurutnya, pola pembelian perlu ditata agar tidak menghambat masyarakat lainnya.
Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan frekuensi pengisian bagi kendaraan tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan antrean tanpa menghilangkan hak masyarakat mendapatkan BBM.
DPRD juga menekankan pentingnya pelayanan bagi petani dan nelayan yang membutuhkan BBM untuk menunjang aktivitas mereka. Penyaluran, kata dia, tetap harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan antrean, DPRD Konawe berencana meningkatkan pengawasan terhadap SPBU. Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan berulang, DPRD menyatakan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang, termasuk rekomendasi penghentian sementara terhadap SPBU yang tidak mematuhi ketentuan.
Di sisi lain, kuota BBM subsidi di Konawe disebut telah mengalami peningkatan. Dari sebelumnya sekitar 16 kiloliter, kuota tersebut menjadi 24 kiloliter per hari di seluruh SPBU Konawe sejak Agustus 2026.
Meski kuota bertambah, pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi bagian penting agar tambahan pasokan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak.
Perwakilan Konsorsium NGO Kabupaten Konawe, Ilham Killing, juga menyoroti keresahan warga akibat antrean panjang serta harga Pertalite di tingkat pengecer yang disebut mencapai Rp20.000 per liter.
Masyarakat kini menunggu tindak lanjut hasil RDPU tersebut. Harapannya, peningkatan kuota BBM dapat diikuti dengan distribusi yang tertib sehingga antrean panjang tidak terus terjadi dan kebutuhan petani, nelayan, pekerja serta pengguna kendaraan lainnya tetap terpenuhi.