KONAWE – harianpopuler.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Asosiasi Gerakan Masyarakat Pembangunan Rakyat (GEMPAR) bersama para sopir truk menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Konawe, Rabu (17/6/2026).
Massa aksi melakukan konvoi menggunakan kendaraan roda dua dan puluhan truk menuju Kantor Bupati Konawe. Aksi tersebut dipicu oleh belum adanya kepastian terkait izin aktivitas penambangan pasir yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya para sopir truk dan pekerja tambang pasir.
Salah seorang sopir truk yang ikut dalam aksi menyampaikan keluhannya kepada awak media. Menurutnya, aktivitas penambangan pasir telah terhenti selama kurang lebih tiga minggu, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat.
"Sudah sekitar tiga minggu kami tidak bekerja karena aktivitas penambangan pasir berhenti. Sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Kami berharap persoalan perizinan yang selama ini dijanjikan segera mendapat kepastian," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Konawe untuk segera memberikan kejelasan terkait proses perizinan yang dinilai berjalan lambat. Mereka menilai terhentinya aktivitas penambangan pasir telah berdampak pada perekonomian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Situasi sempat memanas ketika sejumlah peserta aksi berupaya memasuki halaman Kantor Bupati Konawe untuk meminta bertemu dan berdialog langsung dengan Bupati Konawe. Namun, hingga aksi berlangsung, Bupati tidak berada di lokasi.
Sebagai perwakilan pemerintah daerah, massa aksi diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand. Dalam dialog tersebut, para peserta aksi menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan terkait dampak penghentian aktivitas penambangan pasir.
Menanggapi tuntutan massa, Ferdinand menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami kondisi masyarakat yang terdampak. Namun, menurutnya, seluruh proses tetap harus berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.
"Kepentingan rakyat merupakan hal yang utama. Namun, dalam pelaksanaannya kita tetap harus mengedepankan aturan dan kewenangan masing-masing. Karena itu, pemerintah daerah akan mengundang Forkopimda serta perwakilan massa aksi untuk membahas persoalan ini secara resmi. Kita tidak ingin melakukan sesuatu yang tidak memiliki dasar perizinan, tetapi kita juga memahami bahwa masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya keluarga," jelas Ferdinand.
Ia juga menambahkan bahwa pasir merupakan salah satu kebutuhan dasar pembangunan yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah akan berupaya mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan aspek hukum dan kepentingan masyarakat.
Massa aksi juga meminta pemerintah daerah memfasilitasi audiensi resmi guna membahas solusi konkret terhadap persoalan yang mereka hadapi. Mereka berharap adanya kepastian hukum dan kepastian waktu penyelesaian proses perizinan agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Salah seorang peserta aksi menyatakan bahwa unjuk rasa tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan, termasuk membuka ruang transparansi terkait proses perizinan yang sedang berjalan.
Hingga aksi berakhir, dialog antara perwakilan massa dan pihak pemerintah daerah berlangsung kondusif. Massa berharap hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti sehingga persoalan yang menjadi dasar aksi unjuk rasa dapat memperoleh solusi yang jelas, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.