Konawe, - harianpopuler.com - Gelombang kritik dari masyarakat Desa Awuliti, Kabupaten Konawe, mengarah pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tahun anggaran 2025. Ketidakpuasan warga mencuat setelah audiensi antara masyarakat dan BPD yang justru memunculkan lebih banyak pertanyaan ketimbang kejelasan. Senin, 2 Februari 2026.
Sejumlah warga menilai BPD tidak menunjukkan sikap responsif terhadap tuntutan transparansi anggaran. Persoalan utama yang disoroti adalah tidak ditampilkannya hasil Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2025 secara terbuka dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
Selain itu, laporan pertanggungjawaban (LPJ) desa disebut diterima tanpa pemaparan rinci penggunaan anggaran di hadapan masyarakat.
Situasi ini memicu dugaan adanya praktik pengelolaan anggaran yang tidak transparan.
Warga mempertanyakan peran pengawasan BPD sebagai lembaga representasi masyarakat desa. Ketertutupan informasi dinilai memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan lembaga permusyawaratan yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi warga.
Salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menyatakan bahwa masyarakat telah mengumpulkan petisi tanda tangan sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap kinerja pemerintah desa. Menurutnya, berbagai keluhan yang disampaikan sebelumnya tidak mendapat tanggapan memadai dari anggota BPD.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan aspirasi, tapi tidak ada respons yang jelas. Karena itu masyarakat sepakat membawa persoalan ini ke tingkat kabupaten,” ujarnya.
Warga berencana mengadukan persoalan tersebut ke DPRD Konawe dan pemerintah kabupaten sebagai bentuk tekanan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa. Mereka menuntut klarifikasi resmi, audit terbuka, serta komitmen transparansi anggaran.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Ketua BPD Awuliti dan sejumlah anggotanya melalui pesan singkat maupun sambungan telepon belum mendapat respons hingga berita ini diterbitkan. Ketidak hadiran penjelasan dari pihak BPD justru memperkuat persepsi publik tentang dugaan adanya masalah serius dalam komunikasi dan akuntabilitas lembaga desa.
Pengamat social kontrol desa menilai bahwa transparansi anggaran merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dana publik. Tanpa keterbukaan informasi, potensi konflik sosial dan krisis kepercayaan masyarakat akan semakin besar hingga mungkin korupsi.
Karena itu, semua pihak didorong untuk membuka ruang dialog dan audit terbuka demi menjaga integritas pemerintahan desa.
Hingga kini, masyarakat Desa Awuliti menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait. Bagi warga, persoalan ini bukan semata soal administrasi, melainkan menyangkut hak publik untuk mengetahui bagaimana dana desa dikelola.
Media ini membuka ruang konfirmasi, klarifikasi.