SULAWESI TENGGARA, - Harianpopuler.com – Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPD PPWI) Provinsi Sulawesi Tenggara meminta Gubernur Sultra mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamis, 3/9/2026
Permintaan tersebut disampaikan menyusul informasi yang dihimpun tim DPD PPWI Sultra terkait adanya puluhan staf Dinas Cipta Karya dan Konstruksi yang disebut melakukan kunjungan ke Kota Baubau.
DPD PPWI Sultra mempertanyakan tujuan dan urgensi kunjungan tersebut, termasuk apakah kegiatan itu merupakan agenda kedinasan atau kunjungan kerja resmi.
Menurut DPD PPWI Sultra, persoalan tersebut perlu mendapat penjelasan karena pemerintah daerah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran dan masih berada dalam tahapan pembahasan anggaran perubahan.
“Dalam kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang, setiap kegiatan perjalanan dinas maupun kunjungan kerja semestinya memiliki urgensi, tujuan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun anggaran,” demikian disampaikan tim DPD PPWI Sultra.
Untuk memperoleh klarifikasi, tim DPD PPWI Sultra telah mencoba menghubungi Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sultra melalui sambungan telepon. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan mengenai tujuan kunjungan puluhan staf tersebut ke Baubau.
Tim DPD PPWI Sultra juga menghubungi Plt. Kepala Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Anis Mustamir, S.T., melalui sambungan telepon.
Namun, menurut tim PPWI Sultra, belum ada penjelasan yang diberikan terkait tujuan maupun dasar pelaksanaan kunjungan tersebut.
Tim PPWI kemudian diarahkan untuk menghubungi salah seorang staf dinas. Ketika dikonfirmasi mengenai keberadaan dan tujuan kunjungan puluhan staf ke Baubau, staf tersebut juga menyatakan tidak mengetahui secara rinci.
“Informasi terkait kunjungan tersebut, yang mengetahui adalah Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas,” ujar staf tersebut kepada Awak media.
DPD PPWI Sultra menilai, apabila kegiatan tersebut merupakan perjalanan dinas, publik berhak memperoleh informasi mengenai tujuan kegiatan, dasar pelaksanaan, jumlah personel yang terlibat, serta sumber anggaran yang digunakan.
Karena itu, DPD PPWI Sultra meminta Gubernur Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi dan memastikan setiap kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai aturan, memiliki urgensi yang jelas, serta sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, Sejumlah awak media yang tergabung dalam Organisasi PPWI Sultra masih membuka ruang bagi pihak Dinas Cipta Karya dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi terkait kegiatan tersebut.