BURANGA – harianpopuler.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara, La Ode Husima, memberikan klarifikasi terkait beredarnya informasi yang menyebut dirinya membatalkan agenda pertemuan antara perwakilan masyarakat Desa Pongkowulu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait persoalan infrastruktur jalan.
Menurut Husima, informasi tersebut merupakan bentuk kesalahpahaman dalam menafsirkan komunikasi yang terjadi antara dirinya dan koordinator aksi masyarakat.
“Saya tidak pernah membatalkan ataupun menghalangi rencana pertemuan di Kendari. Silakan mencermati kembali percakapan yang berlangsung secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujar Husima, Minggu (7/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pesan yang disampaikannya kepada perwakilan warga hanya berupa usulan alternatif untuk mempermudah proses penyelesaian persoalan jalan Pongkowulu. Dalam komunikasi tersebut, kata dia, pemerintah menawarkan dua opsi yang dapat dipilih masyarakat.
Opsi pertama adalah menunggu kunjungan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan turun langsung ke Desa Pongkowulu pada pekan ketiga Juni 2026. Sementara opsi kedua, apabila masyarakat tetap menginginkan pertemuan di Kendari, maka agenda tersebut tetap dilaksanakan sesuai kesepakatan awal.
“Apabila usulan tersebut tidak disetujui, maka pelaksanaannya kembali mengacu pada kesepakatan sebelumnya. Jadi tidak ada pembatalan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Pemkab Buton Utara telah menjadwalkan pertemuan dengan Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra di Kendari pada Rabu mendatang. Selama proses tersebut berlangsung, mekanisme buka-tutup jalan di lokasi diharapkan tetap berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Husima juga menyampaikan bahwa perjuangan masyarakat mendapatkan dukungan dari unsur legislatif. Sejumlah anggota DPRD Buton Utara dari Daerah Pemilihan I, di antaranya Fatriah, Sairman, dan Samsul, disebut siap mendampingi warga dalam agenda pertemuan tersebut. Koordinasi juga terus dilakukan dengan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dari daerah pemilihan Buton Utara.
Di sisi lain, pemerintah daerah tengah mengupayakan percepatan perbaikan ruas jalan Pongkowulu melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahap II. Usulan tersebut akan dibahas bersama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan diklaim telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae.
Menutup keterangannya, Husima mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi secara menyeluruh.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen mengawal penyelesaian persoalan jalan Pongkowulu dan menjaga kesepakatan yang telah dibangun bersama masyarakat.
(Red)