MAKASSAR - harianpopuler.com - Pemerintah Kabupaten Bombana didesak memperkuat komitmen dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Desakan ini mengemuka menyusul kondisi Asrama Mahasiswa Bombana di Makassar yang dinilai memerlukan perhatian serius.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Penyediaan asrama bagi mahasiswa di perantauan dinilai bukan sekadar kebijakan daerah, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.
RDP Belum Jelas, Mahasiswa Ambil Inisiatif
Permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah diajukan hampir sepekan lalu hingga kini belum mendapat kepastian jadwal. Menyikapi hal itu, Badan Pengurus Harian Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB) Makassar berinisiatif menemui Pemerintah Kabupaten Bombana, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah daerah menyampaikan tengah mengkaji alternatif anggaran yang dapat dialihkan untuk dua kebutuhan mendesak, yakni perbaikan akses jalan dan renovasi bangunan asrama.
Bupati Pastikan Perbaikan Tahun Ini
Wakil Ketua IMPIB Makassar, Tajering, secara langsung mempertanyakan komitmen pemerintah terkait perbaikan asrama.
“Pak, kapan Asrama Mahasiswa Bombana di Makassar bisa dijadikan prioritas perbaikan?” ujarnya dalam audiensi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memastikan bahwa perbaikan akan diupayakan pada tahun anggaran berjalan.
“Insyaallah tahun ini kami pastikan ada perbaikan jalan menuju asrama di Makassar. Hal ini sudah saya usulkan kepada Sekda karena statusnya prioritas. Kami juga akan segera menurunkan tim konsultan untuk meninjau langsung kondisi bangunan asrama,” tegas Burhanuddin di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Selasa (31/3/2026).
Langkah Strategis Berbasis Konstitusi
Bupati menambahkan, perhatian terhadap fasilitas mahasiswa di luar daerah merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan amanat konstitusi dengan pelaksanaan otonomi daerah.
“Kami hadir untuk memastikan hak pendidikan masyarakat Bombana terpenuhi, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi keluarga mahasiswa. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional kami,” ujarnya.
Realisasi renovasi Asrama Mahasiswa Bombana di Makassar diharapkan menjadi bukti nyata bahwa kebijakan daerah mampu menghadirkan solusi konkret dalam menunjang pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.