KONAWE, - HARIANPOPULER.COM – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), memasuki tahapan hukum berikutnya. Mantan Camat Morosi bersama dua mantan bendahara resmi dilimpahkan oleh penyidik Polres Konawe kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.
Pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II tersebut berlangsung pada Kamis (12/11/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan.
Ketiga tersangka masing-masing berinisial RRL, S, dan DA. RRL merupakan mantan Camat Morosi, sedangkan S dan DA merupakan mantan bendahara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran kecamatan.
Dalam proses penyerahan tersebut, penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa dokumen keuangan, surat-surat pendukung, serta uang tunai sebesar Rp26 juta.
Berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh Inspektorat Kabupaten Konawe, dugaan penyimpangan pengelolaan dana rutin Kecamatan Morosi selama Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025 diperkirakan mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp438 juta.
Perkara ini sebelumnya ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Konawe. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada 18 September 2026 setelah melalui proses penyidikan dan gelar perkara.
Sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian penyidik di antaranya dugaan tidak dibayarkannya honor jasa pelayanan umum pada 2023 dan 2024, belanja pakaian dinas pegawai tahun 2024 yang diduga tidak direalisasikan, serta belanja barang tahun 2025 yang penggunaannya diduga tidak sesuai dengan peruntukan.
Pengawasan Anggaran Kecamatan Perlu Diperkuat
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran di tingkat kecamatan harus dilaksanakan secara transparan, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dana rutin pemerintah bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan uang negara yang penggunaannya harus memberikan manfaat sesuai tujuan pengalokasiannya.
Publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai bagaimana proses pencairan, penggunaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban anggaran tersebut dilakukan.
Terlebih, dugaan tidak dibayarkannya honor pelayanan umum menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan hak pihak-pihak yang seharusnya menerima pembayaran.
Menunggu Proses Hukum di Kejaksaan
Dengan diserahkannya ketiga tersangka dan barang bukti kepada JPU, proses penanganan perkara selanjutnya menjadi kewenangan Kejari Konawe untuk mempersiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan.
Masyarakat kini menantikan proses hukum yang terbuka dan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk pengungkapan peran masing-masing pihak serta pertanggungjawaban atas dugaan kerugian keuangan negara tersebut.
Penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga mampu mengungkap secara menyeluruh bagaimana dugaan penyimpangan itu terjadi dan memastikan pemulihan kerugian keuangan negara sesuai mekanisme hukum.