KENDARI, - HARIANPOPULER.COM – Alokasi anggaran rehabilitasi tiga pelabuhan di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan dari Gerakan Jurnalis dan Pers Indonesia (GJPI) DPW Sultra.
Ketua Koordinator Divisi Hukum dan HAM GJPI DPW Sultra, Asraf, mempertanyakan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran rehabilitasi Pelabuhan Amolengo, Torobulu, dan Baubau tersebut.
Sorotan itu muncul setelah pihaknya mencermati rincian pagu tiga paket pekerjaan yang dipublikasikan. Berdasarkan data tersebut, anggaran rehabilitasi Pelabuhan Torobulu tercatat sebesar Rp11.409.133.933, Pelabuhan Amolengo Rp6.900.838.000, dan Pelabuhan Baubau Rp8.056.046.000.
Jika dijumlahkan, total pagu ketiga proyek tersebut mencapai Rp26.366.017.933. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3,63 miliar apabila dibandingkan dengan angka Rp30 miliar yang beredar dalam pemberitaan.
"Pertanyaannya, ke mana peruntukan selisih Rp3,63 miliar tersebut? Apakah masuk dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, pekerjaan pendukung, atau paket lainnya? Ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat," tegas Asraf.
Menurutnya, penyampaian informasi mengenai besaran anggaran pembangunan tidak boleh berhenti pada pengumuman nominal. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memberikan penjelasan secara terperinci mengenai struktur anggaran, proses pelaksanaan, hingga hasil pekerjaan yang dibiayai menggunakan APBD.
Asraf menilai, Kepala Dinas Perhubungan Sultra tidak cukup hanya mengumumkan program pembangunan sebagai bentuk capaian pemerintah. Publik juga berhak mengetahui nilai kontrak, identitas perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, serta mekanisme pengawasan proyek.
"Jangan hanya lantang mengumumkan anggaran miliaran rupiah, tetapi tidak transparan ketika masyarakat mempertanyakan rincian penggunaannya. Jabatan publik membawa tanggung jawab, bukan sekadar kewenangan," ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa rehabilitasi pelabuhan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan transportasi laut, bukan sekadar pembenahan fisik atau mempercantik fasilitas.
Sebagai daerah kepulauan, Sulawesi Tenggara membutuhkan infrastruktur pelabuhan yang aman, layak, dan memiliki fasilitas memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi antar daerah.
Karena itu, besarnya anggaran yang dialokasikan harus sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai proyek bernilai puluhan miliar rupiah justru tidak menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Asraf meminta Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, memastikan seluruh program rehabilitasi pelabuhan berjalan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Menurutnya, pengawasan penggunaan APBD tidak boleh hanya menjadi urusan administratif, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Atas dasar itu, GJPI DPW Sultra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni:
1. Meminta Kepala Dinas Perhubungan Sultra memberikan klarifikasi terbuka terkait total anggaran rehabilitasi tiga pelabuhan yang disebut mencapai sekitar Rp30 miliar.
2. Membuka rincian penggunaan anggaran sekaligus menjelaskan selisih sekitar Rp3,63 miliar dari akumulasi pagu tiga paket pekerjaan.
3. Menyampaikan nilai kontrak, identitas perusahaan pelaksana, spesifikasi teknis, serta progres masing-masing proyek.
4. Memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak, standar mutu konstruksi, dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Membuka ruang pengawasan publik agar pelaksanaan proyek dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
"Ini bukan penolakan terhadap pembangunan. Kami justru mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun, dukungan itu bukan berarti publik harus diam ketika masih ada angka anggaran yang belum dijelaskan secara utuh," tegas Asraf.
Ia menambahkan, anggaran tersebut bersumber dari uang rakyat sehingga penggunaannya wajib dikelola secara terbuka dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Kadis Perhubungan jangan hanya mengumumkan anggaran Rp30 miliar. Buka rinciannya, jelaskan selisihnya, tunjukkan kualitas pekerjaannya, dan pertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban!" tutup Asraf.
(Redaksi)
