HARIANPOPULER.COM – Pengadaan jasa influencer pemerintah senilai sekitar Rp14,69 miliar menjadi perbincangan publik setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah paket pengadaan yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, efektivitas, serta kewajaran penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi dan komunikasi pemerintah.
Berdasarkan laporan ICW, terdapat delapan paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002. Paket tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dan berkaitan dengan kegiatan di lingkungan Kemendikbudristek serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pengadaan tersebut mencakup berbagai layanan promosi melalui platform media sosial, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube RANS Entertainment, termasuk jasa kehadiran dalam kegiatan pemerintah.
ICW menyoroti persoalan ini dari sisi tata kelola anggaran, kewajaran nilai pengadaan, serta potensi konflik kepentingan. Terlebih, Raffi Ahmad diketahui menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sorotan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut penggunaan uang negara dalam jumlah besar, sementara pemerintah juga tengah mendorong efisiensi belanja dan pengelolaan anggaran secara tepat sasaran.
Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa penggunaan influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk memperluas jangkauan informasi program pemerintah. Pemilihan influencer disebut mempertimbangkan jumlah pengikut, interaksi audiens, jangkauan konten, serta persebaran pengikut.
Namun, persoalan efektivitas anggaran tidak cukup hanya diukur berdasarkan popularitas figur publik atau besarnya jumlah pengikut di media sosial. Perlu ada indikator yang jelas mengenai hasil pekerjaan, jangkauan informasi, dampak komunikasi, serta manfaat nyata yang diterima masyarakat.
UANG NEGARA BUKAN SEKADAR UNTUK POPULARITAS
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa penggunaan anggaran negara harus selalu mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Popularitas seseorang memang dapat menjadi salah satu strategi komunikasi untuk menyampaikan program pemerintah. Namun, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki dasar perhitungan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Merujuk pada pejabat konflik kepentingan. Dugaan temuan,penyimpangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap dokumen, mekanisme pengadaan, realisasi pekerjaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, dorongan agar pengadaan tersebut diperiksa secara objektif menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
TRANSPARANSI MENJADI KUNCI KEPERCAYAAN PUBLIK
Pemerintah diharapkan terus memperkuat keterbukaan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk penggunaan jasa influencer yang dibiayai melalui anggaran negara.
Setiap program komunikasi pemerintah semestinya tidak hanya mengejar popularitas dan viralitas, tetapi juga memastikan pesan yang disampaikan benar-benar memberikan edukasi serta manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak mempermasalahkan siapa yang mendapatkan pekerjaan selama prosesnya sesuai aturan. Namun, masyarakat berhak mempertanyakan bagaimana anggaran digunakan, mengapa nilai tersebut ditetapkan, dan apa hasil yang diperoleh di tengah efisiensi Anggaran.
Sebab, uang negara merupakan amanah rakyat. Pengelolaannya harus terbuka, dapat diawasi, dan dipertanggungjawabkan demi kepentingan publik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pencitraan.