Sultra,Muna barat - Senin 13 November 2023, lembaga dewan pimpinan Daerah jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional Sulawesi tenggara melalui sekertaris dewan pimpinan cabang kota Kendari menaggapi vidio viral PJ Bupati Muna barat yang diduga mengampanyekan salah satu calon anggota DPD RI dapil Sulawesi tenggara ( Sultra ) dan bakal calon presiden ( Bacapres) ganjar Pranowo didepan masyarakat muna barat
Dalam potongan vidio yang berdurasi kurang lebih 51 detik, PJ Bupati Muna barat memakai baju batik, memperkenalkan seorang calon DPD RI dapil Sultra, la Ode Umar bonte dihadapan masyarakat.
Dalam potongan vidio tersebut PJ Bupati mubar mengatakan, " yang saya hormati saya banggakan dan ini jauh- jauh dari jakarta hadir langsung dipertemukan kita hari ini, yang ini namanya pak la Ode Umar bonte beliau calon anggota DPD RI ya, ingat masyarakat saya calon anggota DPD RI dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita orang muna yang ada di jakarta dan beliau juga ketua relawan Ganjar pro Ganjar, ingat pro Ganjar".
Menaggapi hal itu Ali sabarno menduga PJ Bupati Muna barat tidak mengindahkan instruksi presiden terkait netralisasi ASN dalam menghadapi pemilu serentak 2024, padahal sudah jelas- jelas instruksi presiden RI terhadap para pejabat kepala daerah.
," sangat disayangkan vidio yang beredar di media sosial terkait PJ Bupati Muna barat yang diduga mengampanyekan salah satu calon DPD RI dapil Sultra dan Bacapres, tentu ini mencederai demokrasi, sehingga kami dari lembaga jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional yang dikenal sebagai relawan Jokowi, meminta secara tegas kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muna barat sesuai arahan presentasi RI, jika terbukti kepala daerah terlibat dalam politik praktis," ucap Ali sabarno pada saat ditemui disalah satu warkop.
Ali yang dikenal sebagai salah satu putra daerah mubar itu juga menegaskan agar Bawaslu provinsi Sulawesi tenggara agar segera memanggil dan memeriksa PJ Bupati Muna barat yang diduga sudah mencederai demokrasi.
" Bawaslu Sultra harus tegas dalam menangani dugaan keterlibatan PJ Bupati Muna barat dalam politik praktis, yang diduga sudah melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum".
Kami secera kelembagaan akan mengambil langkah konstitusional yang kami anggap benar, seperti melakukan aksi unjuk rasa dikantor Bawaslu Sultra dan kantor gubernur dalam waktu dekat ini.